Dukungan Anggota Komisi X DPR untuk membentuk Panja Proyek Hambalang yang tengah diusut di KPK dan melibatkan politisi Partai Demokrat kian menguat, setelah Menpora Andi Mallarangeng menyatakan tidak keberatan.
“Saya tidak keberatan dibentuknya Panja Hambalang, untuk mengawal proyek tersebut,” ujar Andi saat Rapat Kerja dengan Komisi X DPR, Senin 6 Februari 2012.
Pernyataan tidak keberatan dari Andi disampaikannya setelah sejumlah anggota Komisi X DPR mendesak dibentuknya panitia kerja (Panja) tersebut. Selain Djamal Aziz (Hanura) dan Eko Purnomo (PAN), politisi PKS Memed Sosiawan juga meminta agar Komisi X DPR membentuk Panja atas megaproyek senilai Rp1,78 triliun tersebut.
Anggota Komisi X DPR Djamal Aziz mengatakan pembentukan Panja proyek pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Hambalang, Jawa Barat itu bertujuan mengetahui secara detil proyek itu.
"Saya pikir sangat tepat jika ini dipanjakan. Ada hal-hal yang aneh tapi nyata. Harus selesai tapi dengan jelas. Ini aneh konsultannya belum ada," kata Djamal pada rapat kerja tersebut.
Sebelumnya, Menpora mengajukan penambahan anggaran senilai Rp64 miliar untuk proyek yang melibatkan M. Nazaruddin yang saat itu menjadi Bendahara Fraksi ketika Anas Urbaningrum menjabat sebagai Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR.
Kini Nazaruddin berstatus sebagai tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi dalam proyek fasilitas olah raga itu. Adapun Anas yang kini jadi Ketua Umum Partai Demokrat yang disebut-sebut terklibat dalam proyek itu berdasarkan pengakuan Nazaruddin. Begitu juga dengan politisi Partai Demokrat, Angelina Sondakh dan Andi sendiri.
Menurut Djamal, berbagai pemberitaan yang menyebutkan adanya dugaan penyimpangan dalam proyek Hambalang ini, secara tidak langsung berimbas pada anggota komisi X DPR. Selain Djamal, anggota komisi X lainnya Eko Purnomo mendesak agar komisi X membentuk Panja untuk membuka apa yang terjadi dalam proyek Hambalang.
"Kita Panja-kan saja Hambalang ini, biar jelas apa masalahnya. Biar terang benderang," kata Eko dalam rapat itu.
Anggota Komisi X DPR Memed Sosiawan justru mempertanyakan mengapa laporan penggunaan anggaran untuk proyek Hambalang yang dilaporkan Menpora tidak sama. Memed menyoroti laporan besaran anggaran yang telah diserap yang jika dihitung justru minus.
"Bagaimana ini angka tahun 2011 yg telah diserap hanya Rp594 miliar, tapi kalau saya hitung dari laporan yang ada jika ditotal baru Rp563 miliar, ini kok malah minus ?," kata Memed.
Sebagaimana diketahui, di dalam eksepsi yang dia bacakan dalam sidang pengadilan, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat, Nazaruddin menuturkan apa yang diketahuinya dalam kasus proyek Hambalang tidak lepas dari keterlibatan Anas Urbaningrum.
Nazaruddin mengatakan pada Februari 2010, Anas Urbaningrum memerintahkan dirinya memperkenalkan Mulyono (anggota Komisi II DPR ketika itu) kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Joyo Winoto untuk keperluan proyek. Setelah itu ada pertemuan di Restoran Nippon Khan yang dihadiri Anas Urbaningrum, Mulyono, Joyo Winoto, dan Nazaruddin.
"Disepakati bahwa Joyo Winoto akan membantu permintaan Anas Urbaningrum dalam rangka penerbitan sertifikat tanah Bukit Hambalang yang telah diminta oleh Menpora untuk diterbitkan yang sudah 2 tahun tidak selesai-selesai," ujar Nazaruddin ketika itu.
Beberapa kali Anas membantah keterlibatannya dalam kasus tersebut dan menyatakan pengakuan Nazaruddin tidak benar. Anas juga membaantah terlibat dalam kasus Wisma Atlet yang juga melibatkan Nazaruddin dan Angelina Sondakh yang kini juga jadi tersangka. (bas)
Sumber : http://www.bisnis.com/articles/proyek-hambalang-anggota-komisi-x-dpr-dukung-pembentukan-panja